Surat Keterangan Usaha SKU: Syarat dan Kapan Masih Dipakai

Perempuan berkerudung memanggang sate di lapak pinggir jalan dengan kipas angin di sampingnya
Penjual sate di Ungaran, Jawa Tengah, memanggang dagangan di lapaknya; usaha mikro seperti ini kerap memakai SKU. Foto: Ikiik Studio/Unsplash (Unsplash License)

Masih bisakah mengajukan KUR hanya dengan surat keterangan usaha SKU dari kelurahan? Bisa, sebab pedoman KUR 2026 menerima NIB atau SKU dari pejabat berwenang sebagai bukti usaha. Namun, untuk jualan di marketplace, impor, dan BPJS, kamu butuh NIB, yang bisa kamu daftarkan sendiri di oss.go.id tanpa biaya.

Tabel berikut merangkum dokumen yang berlaku untuk tiap keperluan per 30 Oktober 2026.

Bacaan Lainnya
KeperluanSKUNIBDasar
KUR super mikro (s.d. Rp10 juta)DiterimaDiterimaPermenko 1/2026 Pasal 27
Skema KUR mikroDiterimaDiterimaPermenko 1/2026 Pasal 34
Skema KUR kecilDiterima, plus NPWPDiterima, plus NPWPPermenko 1/2026 Pasal 41
Jualan di e-commerceTidak cukupWajibPermendag 19/2026
Impor dan BPJSTidak berlakuNIB berfungsi langsungPP 28/2025 Pasal 206
SKU dan NIB per keperluan. Sumber: Permenko Perekonomian 1/2026, PP 28/2025, siaran pers Kemendag 17 Juni 2026.

SKU Adalah Surat dari Kelurahan atau Desa

SKU berisi keterangan bahwa seseorang menjalankan usaha di wilayah tertentu. Lurah atau kepala desa menandatangani surat ini setelah pemohon membawa pengantar RT/RW.

Tidak ada aturan nasional khusus yang mengatur format SKU.

Akibatnya, nama dan syaratnya ikut aturan daerah. Kota Malang, misalnya, memakai nama Surat Keterangan Domisili Usaha, sedangkan Kelurahan Kauman di Kabupaten Blitar punya dua jenis: suket domisili usaha dan suket pinjam bank.

Satu hal penting: SKU adalah surat keterangan, bukan perizinan berusaha.

Izin usaha mikro dari camat (IUMK), yang dulu sering diurus bersama SKU, juga sudah tidak ada. PP 7/2021 mencabut dasarnya, Perpres 98/2014, sejak 2 Februari 2021.

Baca Juga:  Biaya Admin Shopee vs Tokopedia vs TikTok Shop 2026

Kapan SKU Dipakai, Kapan Harus NIB

NIB punya kedudukan yang jauh lebih kuat daripada SKU.

Menurut PP 7/2021 Pasal 44, NIB bagi usaha mikro dan kecil berisiko rendah berlaku sebagai identitas sekaligus legalitas usaha. PP 28/2025 Pasal 206 menambahkan bahwa NIB juga berlaku sebagai angka pengenal importir dan pendaftaran BPJS.

Skema surat keterangan usaha SKU dari kelurahan atau desa dibanding NIB dari sistem OSS, beserta kegunaannya
Ringkasan alur SKU dan NIB, disusun dari PP 7/2021, PP 28/2025, dan Permenko Perekonomian 1/2026. Ilustrasi: Kastakilat.id

Baris e-commerce di tabel atas berasal dari Permendag 19/2026 yang berlaku 8 Juni 2026.

Kemendag dalam siaran persnya menyebut pedagang daring wajib punya perizinan berusaha, dan platform wajib menolak pedagang tanpa perizinan. Di sini SKU tidak bisa menggantikan NIB.

Syarat dan Alur Mengurus SKU

Syarat SKU bervariasi per daerah, jadi tanyakan dulu ke kelurahan atau desa tempat usahamu berada. Meski begitu, dua contoh standar pelayanan resmi di Jawa Timur menunjukkan pola yang mirip.

  1. Minta surat pengantar dari RT dan RW tempat usaha berjalan.
  2. Siapkan fotokopi KTP-el dan Kartu Keluarga.
  3. Bawa foto tempat usaha bila kelurahan memintanya. Kelurahan Kauman, Blitar, misalnya, mensyaratkan cetakan foto usaha ukuran F4.
  4. Menurut pamflet suket pinjam bank Kelurahan Kauman, keperluan pinjaman bank juga butuh KTP-el suami dan istri serta meterai Rp10.000.
  5. Ajukan di kantor kelurahan atau desa, lalu tunggu lurah atau kepala desa menandatangani surat.
Bangunan Kantor Kelurahan Dulalowo di Kota Gorontalo dengan pagar besi, bendera merah putih, dan spanduk
Kantor Kelurahan Dulalowo, Kota Gorontalo. Pemohon SKU datang ke kelurahan atau desa setempat. Foto: FahreziJasin/Wikimedia Commons (CC0)

Sebagai contoh, di Kelurahan Gadingkasri, Kota Malang, standar pelayanannya menyebut proses selesai satu hari. Setelah itu, kelurahan meneruskan suratnya ke kecamatan.

Biaya dan Masa Berlaku SKU

Standar pelayanan Kelurahan Gadingkasri mencantumkan biaya Rp0 untuk surat keterangan domisili usaha. Biaya yang mungkin muncul dari aturan resmi biasanya hanya meterai, seperti pada suket pinjam bank di Kauman.

Karena itu, tawaran “jasa SKU kilat” berbayar patut dicurigai. Menurut kami, jauh lebih aman datang sendiri ke kelurahan, lalu meminta tanda terima bila ada pungutan.

Baca Juga:  Pajak UMKM 0,5% Setelah PP 20/2026, Siapa yang Berhak?

Soal masa berlaku, kedua dokumen kelurahan tadi tidak mencantumkannya, dan aturan nasionalnya pun tidak ada.

Angka “berlaku satu tahun” yang beredar di internet tidak punya dasar yang bisa kami temukan. Sebaliknya, NIB jelas berlaku selama usaha berjalan menurut PP 7/2021 Pasal 45, dan pendaftarannya gratis menurut Pasal 46.

SKU untuk KUR dan Rekening Usaha

Pedoman KUR yang berlaku sejak 13 Januari 2026 adalah Permenko Perekonomian 1/2026. Pasal 27 ayat (1) huruf b membolehkan calon penerima KUR super mikro memakai NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil dari pejabat berwenang.

Pedoman itu memakai rumusan yang sama untuk jenis KUR lain. Perbedaannya ada di NPWP, menurut pasal masing-masing:

  • Super mikro: NIB atau SKU, tanpa syarat NPWP, menurut Pasal 27 Permenko 1/2026.
  • Mikro: NIB atau SKU, NPWP wajib bila plafon di atas Rp50 juta, menurut Pasal 34 Permenko 1/2026.
  • Kecil: NIB atau SKU, NPWP selalu wajib, menurut Pasal 41 Permenko 1/2026.
  • Khusus: NIB atau SKU, NPWP wajib bila plafon di atas Rp50 juta, menurut Pasal 48 Permenko 1/2026.

Usaha super mikro yang belum genap enam bulan masih punya jalan lain.

Pasal 27 ayat (2) membuka alternatif, misalnya ikut pendampingan atau pelatihan, bergabung dalam kelompok usaha, atau punya anggota keluarga dengan usaha produktif. Kelompok usaha sendiri perlu surat keterangan kelompok atau validasi dinas terkait, menurut Pasal 4 ayat (2).

Dua orang di meja abu-abu menelaah lembar formulir, satu tangan menunjuk isian, dengan pena, ponsel, dan tablet di dekatnya
Dua orang memeriksa isian formulir sebelum dokumen pengajuan diserahkan. Foto: Olena Kholina/Unsplash (Unsplash License)

Namun, syarat lain tetap berlaku.

Di luar pengecualian itu, usaha harus sudah berjalan minimal enam bulan, dan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun menurut Pasal 3 ayat (2). Rincian bunga dan plafonnya ada di ulasan syarat pengajuan KUR 2026.

Baca Juga:  BSU 2026 Rp900.000: Syarat Penerima dan Cara Cek

Sementara itu, untuk rekening giro atau tabungan atas nama usaha, tiap bank punya kebijakan sendiri. Kami tidak menemukan daftar resmi yang seragam, jadi tanyakan langsung ke cabang apakah SKU cukup atau NIB wajib.

Kalau Sudah Punya NIB, Masih Perlu SKU?

Umumnya tidak.

Untuk KUR, NIB dan SKU kedudukannya setara di Permenko 1/2026, sehingga NIB saja sudah memenuhi syarat legalitas. Untuk marketplace, impor, dan BPJS, NIB justru satu-satunya yang berlaku.

Pedagang perempuan berkerudung biru tersenyum menyerahkan barang dagangan kepada pembeli di lapak beralas terpal di pasar
Pedagang di Pasar Waru, Sidoarjo, melayani pembeli di lapak sederhana. Foto: Kimmoru/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Surat keterangan usaha SKU masih dipakai dalam kasus yang sempit, misalnya bank atau program daerah yang meminta keterangan domisili usaha secara khusus. SKU juga bisa menjadi pegangan sementara bagi pedagang yang belum sempat membuka OSS.

Meski begitu, NIB lebih masuk akal sebagai pilihan utama.

Pendaftarannya daring, tanpa biaya, dan tidak perlu diperbarui selama usaha berjalan. Langkah lengkapnya ada di panduan cara mengurus NIB lewat OSS.

Yang Perlu Kamu Putuskan Sekarang

Bila tujuanmu hanya KUR super mikro dan OSS terasa rumit, SKU dari kelurahan sudah cukup sebagai bukti usaha.

Bila kamu berjualan daring atau berencana tumbuh, urus NIB sekarang karena dokumen itu yang akan terus diminta. Pajak dan izin turunan lain bisa kamu cek di panduan pajak dan legalitas UMKM 2026.

Diana Runiana
Ditulis oleh

Diana Runiana

Perempuan asli Gamping, Sleman. Suka menulis, membaca, dan menggambar.

Pos terkait